GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU, - Albert Susanto SP, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) Riau, mengencam rencana pemerintah melakukan impor beras sejumlah 1 hingga 1,5 juta ton.

Dimana kata Albert rencana impor beras itu disampaikan oleh Menko Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Jika kebijakan impor tersebut tetap dilakukan, menurut Albert otomatis akan membunuh mata pencarian petani lokal, pasalnya berdampak pada harga jual gabah kering panen (GKP) di kalangan petani akan anjlok. Karena hasil panen yang dinikmati petani tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. 

Dikatakan Albert, rencana impor beras ini juga tidak tepat dari sisi waktu, karena berbarengan dengan musim panen para petani. Karena awal Maret hingga Mei, petani di sejumlah daerah memasuki masa panen raya.

Dituturkan Albert sebagaimana disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani), Idham Arsyad, Rabu (10/03/21) masa panen itu akan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimatan Selatan.

"Meskipun import beras masih dalam tahap rencana, tapi sudah mempengaruhi harga jual gabah kering panen petani. Kondisi ini akan dimanfaatkan oleh tengkulak untuk "memainkan harga" sehingga merugikan petani," jelas Albert.

Selain itu, alasan Iron stock baik untuk cadangan yang disampaikan pemerintah juga layak dikaji kembali. Sebab alasan ini telah menyebabkan kerugian yang dialami jutaan patani di Indonesia dan berlawanan dengan data yang dikeluarkan oleh BPS.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statsistik mencatatkan terjadinya peningkatan produksi panen padi dari tahun 2019 yang mencapai 54.604.033,34 ton  menjadi 54.649.202,24 ton pada tahun 2020. Ada peningkatan mencapai 45.000 ton. Pada kuartal I tahun ini, BPS juga memperkirakan produksi beras akan meningkat 26%.

"Atas dasar itu, kami Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerbang Tani menyerukan menolak rencana impor ini," jelasnya.

Albert pun berharap pemerintah membatalkan rencana impor beras 1-1,5 juta ton. 

Dikatakan Albert, sebaiknya Bulog mendahulukan penyerapan gabah kering panen dari petani dengan harga yang layak. 

"Kita minta pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran sektor pertanian untuk menjaga stok  beras dan pangan lainnya," tutupnya.